OJK Akan Bentuk Bank Kustodi Asuransi

 

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan aturan tentang asuransi digital dan membentuk bank kustodian untuk menampung data digital para pemegang polis dan perusahaan asuransi. Kebijakan yang bertujuan memberikan kepastian investasi dan jaminan hukum bagi nasabah maupun perusahaan asuransi itu ditargetkan terealisasi tahun ini.

 

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani menjelaskan rencana pembentukan bank kustodi dan penerapan aturan tentang asuransi digital merupakan bagian dari upaya OJK membangun infrastruktur guna mendukung perkembangan asuransi digital di Tanah Air. Lembaga serupa sudah ada di pasar modal, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

 

“Pengembangan infrastruktur dan aturan tersebut diharapkan keluar sebelum akhir tahun ini,” kata Firdaus Djaelani pada acara “Best Insurance Awards 2016” yang diselenggarakan Majalah Investor di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/6).

 

Firdaus mengungkapkan pembentukan bank kustodian bagi industri asuransi dan penerapan aturan tentang asuransi digital, terutama yang menyangkut data polis digital, sangat penting untuk meminimalisasi sengketa. Apalagi ke depan, asuransi digital diperkirakan berkembang pesat.

 

“Kami ingin mengantisipasi supaya tidak terjadi sengketa ketika asuransi digital dikembangkan. Misalnya ada nasabah nakal yang ingin mengubah polis. Jadi, harus ada bank kustodi supaya data digital tersimpan dengan baik dan dapat digunakan ketika terjadi sengketa,” ujar dia.

 

Bank kustodian yang akan dibentuk OJK, menurut Firdaus, akan berupa lembaga independen. Pembentukan lembaga tersebut bakal melibatkan asosiasi perusahaan asuransi dan pihak-pihak terkait lain. “Pemanfaatan teknologi informasi (TI) tak terelakkan pada masa sekarang. Maka tidak hanya infrastruktur yang akan disiapkan OJK, namun juga aturan pendukungnya,” tuturnya.

 

Firdaus menambahkan aturan tentang asuransi digital yang juga mencakup teknologi keuangan (financial technology/fintech) tidak hanya berhubungan dengan industri perasuransian.

 

“Aturan ini pun akan meng-cover pegadaian, multifinance, perbankan, dan pasar modal. Khusus untuk industri perasuransian, aturan ini akan diselaraskan dengan sistem pemasaran asuransi melalui keagenan yang menyediakan produk asuransi,” paparnya.

 

Dengan adanya aturan tersebut, kata Firdaus Djaelani, polis asuransi tidak perlu lagi dicetak seperti saat ini. Kelak, polis asuransi dapat langsung dikirim ke alat komunikasi, seperti via layanan pesan singkat (SMS) atau email, serta bisa dibaca di mana saja oleh nasabah.

 

Dia mencontohkan, berdasarkan survei selama ini, nasabah umumnya tidak pernah membaca polis yang dikirimkan dalam format cetak. Sebaliknya, mereka lebih tertarik pada informasi yang disampaikan secara digital. Misalnya, lewat email atau SMS.

 

“Dengan adanya polis digital, nasabah diharapkan bisa membaca polis di mana saja,” ucapnya.

 

Ekonomi Nasional

Firdaus Djaelani mengemukakan, selain mengembangkan teknologi digital, upaya lain yang dilakukan OJK untuk memajukan industri asuransi di Tanah Air adalah melibatkan industri asuransi secara lebih intens dalam perekonomian nasional.

 

Program yang dikembangkan OJK, kata dia, di antaranya asuransi mikro, asuransi usaha tani, asuransi ternak sapi, asuransi penyingkiran kapal karam, suretyship (lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan prinsipal dalam melaksanakan kewajibannya), serta asuransi tenaga kerja Indonesia (TKI).

 

“Kami harapkan program-program tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pelaku industri,” katanya.

 

Firdaus menambahkan, OJK pun terus melakukan edukasi dan sosialisasi asuransi kepada masyarakat. Edukasi yang dilakukan melalui program keuangan inklusif ini diharapkan mampu meningkatkan penetrasi asuransi yang saat ini masih minim apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.

 

Dengan sejumlah upaya yang sudah dilakukan, menurut dia, OJK berharap industri asuransi berkembang baik pada semester II tahun ini, meski pada saat yang sama perekonomian global dibayang-bayangi sejumlah isu, seperti keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

 

Firdaus juga optimistis Brexit tidak akan berpengaruh banyak terhadap industri asuransi di dalam negeri.

 

“Berdasarkan pengalaman krisis moneter 1997-1998 dan krisis finansial global 2008, industri asuransi kita tidak rentan terkena krisis, tidak seperti industri perbankan dan industri lainnya,” ujarnya.

 

Berdasarkan data OJK, industri asuransi pada kuartal I 2016 mencatat total aset Rp 866,61 triliun, naik 10 persen dibandingkan kuartal I 2015 sebesar Rp 787,56 triliun. Industri asuransi jiwa menjadi kontributor terbesar dari sisi penghimpunan aset industri perasuransian secara keseluruhan. Pada kuartal I 2016, industri asuransi jiwa mencatatkan aset Rp 371,49 triliun, naik 10,24 persen dibandingkan kuartal I 2015 sebesar Rp 336,96 triliun.

 

Pertumbuhan tidak hanya dikontribusi industri asuransi jiwa, namun juga asuransi umum dan reasuransi. Pada kuartal I 2016, aset asuransi umum dan reasuransi mencapai Rp 138,37 triliun, tumbuh 12,72 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 122,75 triliun.

 

Adapun untuk aset asuransi wajib dan asuransi sosial masing-masing mencapai Rp 114,15 triliun dan Rp 242,61 triliun, meningkat dibandingkan kuartal I-2015 yang masing-masing mencapai Rp 108,52 triliun dan Rp 219,32 triliun.

 

Dorong Efisiensi

Menanggapi rencana OJK menerbitkan aturan asuransi digital dan membentuk bank kustodian bagi industri asuransi, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Yasril Y Rasyid mengungkapkan rencana itu sangat positif karena berpotensi membantu efisiensi perusahaan-perusahaan asuransi.

 

“Sebab, ke depan, tidak tertutup kemungkinan penjualan dan polis digital berkembang. Nah, kalau perusahaan asuransi harus menyimpan data polis digital sendiri kan butuh biaya untuk data center-nya,” ujarnya kepada Investor Daily.

 

Kecuali itu, menurut Yasril, keberadaan bank kustodian untuk polis digital dapat membantu menghindari sengketa atau perselisihan (dispute) antara perusahaan dan tertanggung asuransi. Soalnya, seluruh data master polis digital yang dikeluarkan perusahaan asuransi akan disimpan di bank kustodi setelah badan itu terbentuk.

 

“Kekurangan polis digital itu ada potensi diubah. Tetapi kalau ada bank kustodi, kita dapat mudah membedakan mana polis yang asli,” tutur dia.

 

Ihwal pembentukan bank kustodi, Yasril mengatakan asosiasi atau perusahaan asuransi kemungkinan siap membiayainya secara patungan. “Mungkin ya, daripada kami menyimpan data polis digital sendiri,” ucapnya.

 

Perihal penggunaan polis digital, Yasril menjelaskan industri asuransi umum kemungkinan mengarah pada penjualan produk standar, seperti asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kesehatan.

 

“Kalau produk costumize belum ke arah pemasaran digital,” ujar Yasril yang juga menjabat direktur utama PT Reasuransi Maipark Indonesia.

 

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menuturkan alangkah baiknya jika lembaga yang dijadikan bank kustodi merupakan perusahaan yang sudah berpengalaman, seperti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang merupakan salah satu organisasi regulator mandiri (self regulatory organizations/SRO) bursa saham.

 

“Rencana pembentukan bank kustodi bagus, tetapi mungkin lebih baik memilih badan yang sudah ada, sehingga mendukung efisiensi perusahaan asuransi. Lagi pula, KSEI sudah berpengalaman dan teknologi mereka pun canggih,” ucapnya.

 

Dari sisi anggota AAJI, Direktur Pemasaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero) De Yong Adrian mengungkapkan sekitar Agustus mendatang Jiwasraya berencana meluncurkan jalur distribusi digital untuk produk asuransi mikro. Dia menilai rencana OJK membentuk bank kustodi untuk polis digital merupakan langkah positif.

 

“Pemasaran digital sudah ada di dalam rencana kami. Sejauh ini, persiapan Jiwasraya terkait pemasaran produk mikro secara digital sudah mencapai 70 persen,” katanya.

 

Kian Ketat

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Majalah Investor Primus Dorimulu mengemukakan persaingan antarperusahaan asuransi di Tanah Air yang kini berjumlah 137 perusahaan semakin ketat. Industri asuransi jiwa, misalnya, dihadapkan pada tantangan kualitas sumber daya manusia (SDM), premi, teknologi, dan modal. Sedangkan asuransi umum menghadapi tantangan SDM, perang tarif, teknologi, dan modal.

 

“Di sisi lain, industri asuransi menghadapi perlambatan ekonomi yang menyebabkan premi menurun. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan industri asuransi,” tuturnya.

 

Selain itu, menurut Primus Dorimulu, sejumlah regulasi kurang mendukung perkembangan industri asuransi di Tanah Air. Contohnya Peraturan OJK tentang Investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi lembaga jasa keuangan nonbank. Per 31 Desember 2016, asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing wajib mengalokasikan minimum 20 persen dan 10 persen dana kelolaannya pada SBN.

 

Selanjutnya per 31 Desember 2017 asuransi jiwa dan umum wajib menempatkan kelolaannya pada SBN masing-masing minimum 30 persen dan 20 persen.

 

“Selain itu, hingga kini belum ada aturan tentang pemanfaatan digital pada asuransi, misalnya e-polis,” ujarnya.

 

Primus juga menyoroti masih rendahnya penetrasi dan densitas asuransi di dalam negeri. Penetrasi asuransi di Indonesia baru mencapai 1,6 persen, padahal Singapura sudah 6,8 persen, Malaysia 4,1 persen, Thailand 2,2 persen, Filipina 2,3 persen, dan Tiongkok 3,5 persen. Bahkan, penetrasi asuransi di Jepang, AS, dan Inggris masing-masing mencapai 9,3 persen, 11 persen, dan 13,2 persen.

 

SUMBER
All Rights Reserved. Copyright © 2015 - PusatAsuransi.com Contact Us